Penyampaian Pertanggungjawaban LKPJ Bupati Mesuji Tahun Anggaran 2022

MESUJI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Mesuji akhir tahun anggaran 2022 di Ruang Rapat Gedung DPRD Kabupaten Mesuji, Desa Wiralaga Mulya, Kecamatan Mesuji, Senin (03/04/23).

Baca juga: Mendagri Wajibkan Nomenklatur Pemadam Kebakaran Jadi Dinas Tersendiri

Rapat paripurna dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Mesuji Elfianah, Asisten, PJ Bupati Mesuji Sulpakar, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, perwakilan Polres Mesuji, perwakilan Dandim 0426 Tuba, Camat dan tamu undangan lainnya.

Bupati Mesuji mengatakan, penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2022 ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 dan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2019.

Baca juga: Ombudsman RI Selamatkan Rp 26,8 M Potensi Kerugian Masyarakat Akibat Maladministrasi Sektor Perekonomian

Sedangkan penyampaian laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2022 terkait arah kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun anggaran 2022 mengacu kepada peraturan daerah Kabupaten Mesuji Nomor 11 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Mesuji tahun 2017-2022 yang memuat visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mesuji.

Visi dan misi tersebut dijabarkan dalam berbagai strategi kebijakan dan prioritas daerah yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan yang dilaksanakan selama 1 tahun anggaran yang disusun dalam buku laporan keterangan pertanggungjawaban yang telah disampaikan.

Baca juga: Mensos Risma: Saya Minta Balai Laksanakan Multilayanan Multifungsi Tangani Semua Masalah Sosial

Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Mesuji berpedoman kepada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah peraturan tersebut menitikberatkan pada pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien yang diselenggarakan melalui data kelola pemerintahan yang baik dengan tiga pilar utama yaitu transparansi akuntabilitas dan partisipatif

Baca juga: 5 Gubernur Ikut Kemah Bareng Jokowi di IKN Nusantara

Untuk itu, berikut disampaikan secara ringkas hasil perhitungan anggaran dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten di tahun anggaran 2022.

Dilaporkan realisasi pendapatan daerah tahun 2022 adalah Rp862, 3 miliar atau sebesar 94, 90?ri target yang ditetapkan sebesar Rp908, 7 miliar.

Baca juga: Dibalik Proses Penerbitan HGU PT Kapuas Sawit Sejahtera, 11 Poin Kesimpulan

Pada tahun anggaran 2022 target belanja sebesar Rp975, 5 miliar dan terealisasi sebesar Rp879, 3 miliar atau mencapai 90.14%.

Dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Mesuji Pemerintah Kabupaten Mesuji menitikberatkan pada penguatan infrastruktur dan peningkatan nilai tambah produk unggulan dalam rangka pemulihan ekonomi daerah.

Pada bidang infrastruktur dasar sesuai undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan dan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pemerintah Kabupaten Mesuji mengutamakan pembangunan jalan yang meliputi rekonstruksi jalan sepanjang 15.455 km dan pemeliharaan berkala jalan 5, 61 km serta pemeliharaan rutin jalan sepanjang 245, 67 kilometer.

Hal ini telah membuahkan hasil terhadap aksesibilitas pada 105 desa yang ada di Kabupaten Mesuji saat ini seluruh desa di Kabupaten Mesuji telah dapat diakses melalui jalur darat maupun jalur air meskipun patut kita sadari bahwa untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi tersebut masih banyak yang harus kita lakukan bersama mengingat kondisi tanah yang masih labil dan bergambut sedangkan mobilitas masyarakat yang begitu tinggi guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

Baca juga: Tidak Ada Izin, KJP Citra Prima Sejahtera Tetap Berusaha dan Ancam Warga

Di bidang kesehatan, berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2016 tentang pengguna dana kapitasi jaminan kesehatan nasional. (Rilis/Udin)